UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG

KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa negara Republik Indonesia berdasarkan  Pancasila

dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 menjamin potensi, harkat, dan martabat

setiap orang sesuai dengan hak asasi manusia;

b. bahwa warga negara merupakan salah satu unsur hakiki

dan unsur pokok dari suatu negara yang memiliki hak dan

kewajiban yang perlu dilindungi dan dijamin

pelaksanaannya;

c. bahwa Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang

Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976

tentang Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62

Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan

ketatanegaraan Republik Indonesia sehingga harus dicabut

dan diganti dengan yang baru;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk

Undang-Undang tentang Kewarganegaraan Republik

Indonesia;

Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28B ayat (2),

Pasal 28D ayat (1) dan ayat (4), Pasal 28E ayat (1), Pasal 28I

ayat (2), dan Pasal 28J  Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN : . . .- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Warga Negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan

berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2. Kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara.

3. Pewarganegaraan adalah tata cara bagi orang asing untuk

memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia melalui

permohonan.

4. Menteri adalah menteri yang lingkup tugas dan tanggung

jawabnya di bidang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

5. Pejabat adalah orang yang menduduki jabatan tertentu

yang ditunjuk oleh Menteri untuk menangani masalah

Kewarganegaraan Republik Indonesia.

6. Setiap orang adalah orang perseorangan, termasuk

korporasi.

7. Perwakilan Republik Indonesia adalah Kedutaan Besar

Republik Indonesia, Konsulat Jenderal Republik Indonesia,

Konsulat Republik Indonesia, atau Perutusan Tetap Republik Indonesia.

Pasal 2

Yang menjadi Warga Negara Indonesia adalah orang-orang

bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang

disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.

Pasal 3

Kewarganegaraan Republik Indonesia hanya dapat diperoleh

berdasarkan . . .- 3 -

berdasarkan persyaratan yang ditentukan dalam UndangUndang ini.